Berita tentang Malapetaka Petani di Negara Agraris.

Nasib petani padi dalam perjudian besar. Untung dari panen yang diharapkan bisa menyambung hidup justru berbuah petaka. Di sejumlah daerah, harga gabah kering panen (GKP) anjlok, jatuh di bawah Rp 2.000 per kilogram, jauh dari harga pembelian pemerintah (HPP) (Rp 2.640 per kg) yang digariskan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.

Malapetaka Petani di Negara Agraris

Sebagai pengemban fungsi public service obligation, Bulog, yang mestinya jadi dewa penolong, justru seperti lepas tangan. Hingga 12 April 2010, 60 ribu (23 persen) dari 337.871 ton beras total pembelian tak bisa diserap Bulog (Kompas, 16 April 2010). Alasannya kualitas beras buruk.

Fluktuasi harga mengikuti irama panen. Saat panen raya seperti sekarang, harga gabah anjlok karena terjadi oversupply (mencapai 60-65 persen dari total produksi nasional). Sebaliknya, saat musim gadu (25-30 persen produksi) dan paceklik, harga naik tajam. Perilaku harga semacam ini sudah ajek. Ironisnya, dari tahun ke tahun respons pemerintah tak berubah. Panen raya yang biasa beriringan dengan musim hujan membuat kualitas gabah buruk. Anehnya, kualitas gabah dipatok amat ketat dan sulit dipenuhi petani. Lebih absurd lagi, Bulog menerapkan syarat kualitas secara kaku: gabah yang tak lolos syarat tak dibeli.

Pupuk dan Pertanian

Dalam perdagangan gabah, daya tawar petani amat lemah. Di sisi lain, kebutuhan likuiditasnya tinggi. Makanya petani menjual seluruh gabah segera setelah panen dalam bentuk GKP. Dengan karakteristik demikian, pasar gabah bersifat monopsonistik dan tersegmentasi secara lokal. Sedangkan penawaran gabah petani amat inelastis. Pasar gabah lokal di tingkat petani tidak sempurna, inefisien dan sangat tidak adil: merugikan petani, tetapi menguntungkan pedagang. Ujung dari semua ini, kenaikan HPP 10 persen yang berlaku mulai Januari lalu, baik untuk gabah maupun beras seperti tertuang dalam Inpres No. 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan, tak lebih hanya “gula-gula” pemanis.

Dalam kondisi tanpa penolong, pemerintah justru menggencet petani dengan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk sekitar 25-45 persen per 9 April lalu (Koran Tempo, 10 April 2010). Menurut perhitungan Kementerian Pertanian, kenaikan HET pupuk akan membuat ongkos usaha tani naik Rp 200 ribu per hektare. Sementara itu, kenaikan HPP 10 persen membuat keuntungan petani bertambah Rp 1,4 juta per hektare. Jadi, menurut Kementerian Pertanian, petani masih untung Rp 1,2 juta per hektare per panen atau tiga bulan. Semua perhitungan ini absurd, hanya utak-atik di atas kertas, dan tak berpijak pada realitas.

Malapetaka Petani di Negara Agraris

Pertama, di masa lalu petani selalu menebus harga pupuk 12,38-33,5 persen di atas HET. Bahkan saat tak ada kelangkaan pun harga 6,7-18 persen di atas HET. Tak ada jaminan ini tidak terjadi. Kedua, semua perhitungan itu diasumsikan penguasaan lahan petani minimal 1 hektare. Ini absurd karena tidak sesuai dengan realitas. Pada 1993, luas panen per keluarga masih 0,529 hektare, diperkirakan pada 2008 tinggal 0,436 hektare. Pada 2003, rumah tangga petani gurem baru 13,7 juta dari 25,4 juta (53,9 persen), pada 2008 naik menjadi 15,6 juta (55,1 persen). Karena penguasaan lahan gurem, sudah tentu keuntungan usaha tani padi juga gurem. Pendapatan riil petani bisa didekati dari perkiraan produksi tahun ini: 64,9 juta ton gabah kering giling (Badan Pusat Statistik, 2010). Ini produksi bersama 28,5 juta rumah tangga petani. Jika satu keluarga terdiri atas empat orang, tiap kepala kebagian 579 kg per tahun. Jika dikalikan harga gabah Rp 3.300 per kg (Inpres No. 7 Tahun 2009), pendapatan petani Rp 1,9 juta per kapita tiap tahun (Rp 159 ribu per kapita tiap bulan atau Rp 5.307 per kapita per hari). Betapa miskinnya petani kita.

Ketiga, absurditas makin terasa karena perhitungan itu seolah-olah sama sekali tidak mengakui adanya petani tuna-lahan. Padahal, data terakhir menunjukkan, pada 1995 jumlah petani tuna-lahan di Jawa sebanyak 48,6 persen, meningkat jadi 49,5 persen pada 1999. Di luar Pulau Jawa memiliki kecenderungan sama: naik dari 12,7 persen (1995) menjadi 18,7 persen (1999). Para petani tuna-lahan ini menjadi buruh tani, menyakap atau sewa lahan. Hasil sejumlah penelitian (USAID, 2000; Syafaat, 2000; dan Khudori, 2002) menunjukkan, perbedaan pendapatan antara petani bertanah dan tidak bertanah amat mencolok: 2 : 1. Pertanyaannya, apakah kebijakan HPP tidak malah memperburuk distribusi pendapatan? Kebijakan HPP hanya menguntungkan petani bertanah, bukan petani tak punya tanah.

Semua gambaran itu menunjukkan betapa absurdnya nasib petani. Pemerintah boleh menepuk dada karena bisa kembali berswasembada, bahkan ekspor beras. Sejak 2008, kenaikan produksi beras cukup tinggi: di atas 3-5 persen. Prestasi ini hanya pernah dicapai Orde Baru pada 1990-an. Pemerintah juga bisa pamer karena harga pangan, terutama beras, amat stabil sehingga inflasi bisa direm, dan keresahan sosial-politik bisa diredam. Tapi apalah arti semua itu apabila petani tetap miskin. Inilah tragedi petani di negeri agraris. Tanpa <I>political will<I> untuk mengubah ketimpangan kepemilikan dan penguasaan lahan, menghentikan struktur yang mengisap pedesaan, dan membiarkan pertanian memikul beban sektor industri, nasib petani tak akan berubah. Bagi petani, agar bisa keluar dari kemiskinan, akses pada tanah, modal, pengetahuan dan teknologi, serta pasar menjadi kebutuhan primer. Tanpa itu semua, absurditas nasib petani akan langgeng.
Tempo.co – Khudori

Demikian kabar mengenai Malapetaka Petani di negara Agraris.

Pencarian info :

untungnya hidup dinegara agraris | makalah masalah petani | anggaran dasar asosiasi petani pertanian | hasil panen padi setelah adanya kenaikan harga eceran tertinggi (het ) pupuk bersubsidi | negara agraris |

Berita tentang Proyek MP3EI Pemerintah Ditengarai Abaikan Pertanian.

Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang digagas pemerintah dinilai memberikan ruang yang sangat besar bagi pelaku ekonomi asing, khususnya lewat instrumen liberalisasi perdagangan.

Proyek MP3EI Pemerintah Ditengarai Abaikan Pertanian

Sebaliknya, pembangunan MP3EI melalui pembagian koridor berdasarkan pulau menimbulkan kekacauan potensi daerah masing-masing dan mengesampingkan sektor lain, terutama pertanian.

Pupuk dan Pertanian

“Misalnya Jawa, fokus ke industri dan jasa. Bagaimana dengan pertanian? Padahal di luar Jawa belum tentu cocok untuk lahan pertanian,” kata ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan, kepada Tempo, Sabtu, 18 Februari 2012.

Infrastruktur yang dibangun dalam program MP3EI juga dinilai lebih banyak melayani kepentingan sektor industri atau jasa dan cenderung mengabaikan sektor pertanian, seperti pembangunan irigasi, bendungan, maupun jalan desa.

MP3EI merupakan rencana pembangunan jangka panjang pemerintah yang dibagi menjadi enam koridor ekonomi. Pada pelaksanaannya, MP3EI dinilai akan berdampak buruk terhadap pertanahan di wilayah Indonesia. Karena itu, MP3EI dinilai dapat merugikan rakyat sendiri.

Fadhil yang juga Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyebutkan, dari sisi investasi, sektor pertanian belum begitu dilirik oleh para pemodal. Karena itulah, perlu adanya insentif untuk mengembangkan investasi sektor pertanian.

Luas lahan pertanian Indonesia sebesar 7,75 juta hektare dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa. Luas pertanian Indonesia hanya seperempat dari luas lahan pertanian Thailand yang sebesar 31,84 juta hektare, padahal penduduknya hanya 61 juta jiwa.

Proyek MP3EI Pemerintah Ditengarai Abaikan Pertanian

“Secara umum, terdapat kecenderungan penurunan tenaga kerja di sektor pertanian di beberapa negara. Persoalannya, ada negara yang mampu menggeser tenaga kerja ke sektor industri, seperti Cina dan Malaysia, namun ada juga yang justru menggeser tenaga kerja ke sektor informal,” tuturnya.

Fadhil mengatakan perlu keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian dalam pembangunan, mengingat konsentrasi tenaga kerja di sektor ini cukup besar. “Sekitar 39,33 juta orang,” ujarnya. Sedangkan tenaga kerja di sektor industri sebesar 14,54 juta orang dan sektor perdagangan sebesar 23,40 juta orang.

Demikian kabar mengenai Proyek MP3EI Pemerintah Ditengarai Abaikan Pertanian.

Pencarian info :

makalah mengenai mp3ei |

Berita tentang Pemerintah Segera Perbaiki Strategi Pertanian .

Pemerintah dinilai terlalu mengutamakan strategi program jangka pendek dalam mengambil kebijakan sektor pertanian. Padahal, petani perlu dilindungi dalam jangka panjang untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan. “Pemerintah harus membuat program-program yang lebih sustainable,” kata pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, di Jakarta, Senin, 5 Maret 2012.

Pemerintah Segera Perbaiki Strategi Bidang Pertanian

Menurut Khudori, infrastruktur pertanian berjangka panjang diperlukan guna mendorong sektor ini. Misalnya, perbaikan dan membangun irigasi baru. Saat ini, lebih dari 50 persen infrastruktur irigasi yang dikelola pemerintah daerah maupun pusat telah rusak. Sehingga tidak ada jaminan pasokan air. “Ini persoalan besar. Bisa mengancam usaha tani,” kata dia.

Pupuk dan Pertanian

Pemerintah juga harus memperhatikan kondisi hulu daerah tangkapan air atau hujan yang dinilai sudah kritis. Daerah Aliran Sungai (DAS) pun perlu diberi perhatian. Dari 156 DAS yang ada di Pulau Jawa, hanya 10 yang masih terdapat tutupan lahannya (masih ada kawasan hutan lebat).

Pemerintah Segera Perbaiki Strategi Bidang Pertanian

Teknologi untuk meningkatkan produktivitas juga perlu terobosan supaya angka produksi terdongkrak secara signifikan. “Masih stagnan. Perlu nilai tambah dari produktivitas yang rendah ini.” Persoalan produktivitas inilah yang menyebabkan kemiskinan masih banyak terdapat di sektor pertanian.

Demikian kabar mengenai Pemerintah Segera Perbaiki Strategi Bidang Pertanian.

Pencarian info :

program pemerintah dalam bidang pertanian | program pemerintah di bidang pertanian |

Berita tentang Bantuan Untuk Petani Rentan Di korupsi.

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Azis Hidayat, mengungkapkan pengadaan barang dan jasa serta bantuan langsung bagi petani sangat rawan dikorupsi. Karena itu, untuk mencapai target surplus beras sebesar 10 juta ton pada tahun 2014 diperlukan komitmen untuk bebas dari praktek korupsi.

Bantuan Untuk Petani Rentan Dikorupsi

Azin mengemukakan hal tersebut saat menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Hotel JW Marriot Surabaya, Rabu, 29 Februari 2012.

Beberapa pejabat yang hadir dalam acara tersebut untuk ikut menandatangani nota kesepahaman adalah 360 pejabat Dinas Pertanian dari wilayah Indonesia Timur, yakni Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, serta Sulawesi Selatan.

Pupuk dan Pertanian

Mereka terdiri dari para pemimpin kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, bendahara, serta pejabat struktural unit kerja pusat.

Menurut Azis, dari 225 unit kerja di Kementerian Pertanian, baru 108 yang telah melakukan penandatanganan komitmen antikorupsi menuju WBK. Sementara jumlah pejabat eselon I, II dan III yang telah menandatangani pakta integritas ini telah mencapai 9350 orang. “Komitmen antikorupsi sudah dimulai sejak 2009 sebagai implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Di kementerian lain sepertinya belum ada,” kata Azis.

Melalui pakta integritas, empat target pembangunan di Kementeri Pertanian, yakni swasembada pangan, diversifikasi pangan, peningkatan daya saing ekspor, serta kesejahteraan petani diharapkan bisa cepat terwujud.

Bantuan Untuk Petani Rentan Dikorupsi

Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, Wibowo Ekoputro, yang hadir dalam acara tersebut mengatakan tahun ini seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Jawa Timur diharapkan sudah menandatangani pakta integritas. “Jawa Timur merupakan lumbung padi yang menghasilkan lebih dari 50 persen produksi gabah dan beras petani secara nasional,” ujar WIbowo.

Dengan ditandatanganinya komitmen antikorupsi, diharapkan Dinas Pertanian mampu untuk terus memacu peningkatan produktivitas padi petani.tempo.co

Demikian kabar mengenai Bantuan Untuk Petani Rentan Di korupsi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat dari sekitar 46 juta wirausaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada, sebagian besarnya merupakan industri rumahan (IR). Dan, dari IR tersebut, sekitar 73 persen pengelolanya adalah kaum perempuan.

Demikian disampaikan pakar pengentasan kemiskinan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Eriyatno dalam sebuah diskusi di Kampus IPB Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/4).

Pemerintah memBantu Wirausaha Wanita

“Peran kaum perempuan sebagai wirausaha, khususnya di desa menjadi sangat besar karena merekalah yang menjadi penopang ekonomi keluarga,” katanya.

Namun demikian menurutnya, industri rumahan yang dikelola oleh kaum perempuan tersebut kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Bahkan, perempuan justru lebih sering dirugikan dibanding dengan laki-laki. Padahal, kata dia, merekalah yang telah menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan.

Pemerintah memBantu Wirausaha Wanita

Industri rumahan, kata Eriyatno, adalah industri skala mikro dan umumnya memanfaatkan dan atau menghasilkan produk berupa barang jadi.

Untuk itu, sambung Eriyatno, pemerintah harusnya bisa lebih aktif membantu, terutama dalam memeromosikan, memasarkan dan membantu pembiayaan industri wirausaha rumahan tersebut.

“Pemerintah dapat mendukung sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM melalui berbagai akses. Antara lain, akses produksi, teknologi dan pemasaran, yang dilengkapi dengan perkuatan SDM, melalui upaya pemberdayaan wirausaha perempuan,” tegasnya.jaringnews.com

demikian tentang Pemerintah memBantu Wirausaha Wanita Perempuan.

Pencarian info :

www wirausaha-mapan com | www wirausaha mapan com | www mapan com | toko pupuk di bogor | WWW WIRAUSAHAMAPAN COM | wirausaha mapan com | wirausaha-mapan com | ww w wirausaha_mapan com | www usahamapan com | wirausaha_mapan com | pupuk ipb | jual pupuk di bogor | toko pupuk bogor | toko penjual em4 | toko ipb | bagaimana wirausaha berhubungan dengan pemerintahan |

ini tentang Kementerian Pertanian Tidak Takut Diadukan kepada WTO.

Kementerian Pertanian mengaku tidak takut menghadapi laporan beberapa negara ke World Trade Organization (WTO), yang keberatan terhadap kebijakan pembatasan pintu masuk hortikultura. Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Banun Harpini mengatakan laporan suatu negara terhadap dispute perdagangan merupakan suatu hal yang wajar dan sering terjadi di negara mana pun.

Kementerian Pertanian Tidak Takut Diadukan kepada WTO

»Itu kan sesuatu yang wajar dalam perdagangan antarnegara. Kalau ada masalah yang jadi pertanyaan, kan bisa didiskusikan dalam komite SPS WTO,” kata Banun saat ditemui seusai rapat pimpinan Kementerian Pertanian, di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin, 2 April 2012.

Petani dan pertanian

Pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88, 89, dan 90 tahun 2011, yang membatasi masuknya produk impor hortikultura di beberapa pintu masuk. Dari delapan pelabuhan masuk barang impor produk pertanian, hanya empat pelabuhan yang diizinkan. Pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya; Pelabuhan Makassar; Pelabuhan Belawan, Medan; dan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kebijakan ini akan berlaku efektif pada 19 Juni mendatang.

Akibat kebijakan itu, beberapa negara yang biasa mengekspor produk hortikultura nya ke Indonesia merasa dirugikan dan keberatan. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang sudah melaporkan hal ini kepada tim mediasi bernama Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures Committee dari WTO.

Kementerian Pertanian Tidak Takut Diadukan kepada WTO

Dalam situs resmi WTO, disampaikan penutupan Pelabuhan Tanjung Priok terkait keamanan pangan ini menjadi perhatian utama di antara permasalahan perdagangan lainnya. Selain Amerika, terdapat sekitar 12 negara lainnya yang melaporkan ke WTO terkait hambatan perdagangan karena isu keamanan pangan dan kesehatan hewan dan tumbuhan.

Sebanyak 12 negara itu, antara lain Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cile, Kolombia, Kosta Rica, Selandia Baru, Paraguay, Filipina, dan Amerika Serikat. Mereka mempertanyakan berbagai isu yang berkembang, seperti penyakit sapi gila, sehingga beberapa negara seperti Cina Taipe menolak impor daging, dan beberapa minuman beralkohol karena adanya virus tertentu. Tim SPS bertugas untuk memonitor sejauh mana suatu negara mempraktekkan keamanan pangan dan kesehatan hewan sesuai dengan standar yang ditetapkan WTO dan membahas beberapa isu yang berkembang seputar perdagangan dunia.

Banun menyatakan pemerintah sedang menyiapkan kajian khusus untuk disampaikan dalam sidang komite WTO terkait alasan penutupan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pintu masuk hortikultura. Nantinya pemerintah Indonesia siap memberikan penjelasan dalam sidang tersebut dan menjawab keluhan negara lain.tempo.co

Demikian tentang Kementerian Pertanian Tidak Takut Diadukan kepada WTO.

Pencarian info :

kementerian pertanian | toko pupuk di tangerang |