Meskipun ada kekurangan di sana-sini, prestasi pertanian Indonesia cukup baik. Selama berpuluh-puluh tahun ketersediaan pangan, baik dihitung dari ketersediaan energi maupun protein, amat membanggakan. Misalnya, tahun 2010 ketersediaan pangan cukup berlimpah: ketersediaan energi 3.035 kkal per kapita per hari dan protein 80,33 gram per kapita per hari. Angka ini melebihi rekomendasi Widyakara Pangan 2004 (energi 2.000 kkal per kapita per hari dan protein 52 gram per kapita per hari). Ketersediaan pangan itu mampu mencukupi kebutuhan pangan 237,6 juta penduduk Indonesia, bahkan bisa membuat mereka gembrot (obese).

Kecuali kedelai, menurut Angka Sementara 2010 (Badan Pusat Statistik, 2011), produksi padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, ubi jalar, gula, telur, susu, daging, dan minyak sawit mentah terus meningkat. Misalnya produksi padi 2010 sebesar 66,41 juta ton gabah kering giling (GKG) meningkat sebanyak 2,01 juta ton (3,13 persen) ketimbang tahun 2009. Dengan produksi sebanyak itu, surplus beras mencapai 3,5-4 juta ton. Produksi jagung tahun 2010 sebesar 18,36 juta ton pipilan kering meningkat 734,68 ribu ton (4,17 persen) dari tahun 2009. Suplai sejumlah pangan impor, seperti terigu, gula, kedelai, jagung, daging, dan susu, tak ada masalah. Artinya, ketersediaan pangan dari impor juga jauh dari cukup.

Paradoks Pertanian Indonesia

Berbagai prestasi itu tentu patut disyukuri. Ketersediaan pangan yang memadai membuat ketahanan pangan nasional terjaga baik. Maka, secara teori, ketahanan pangan nasional yang baik akan membuat ketahanan pangan di tingkat mikro juga membaik. Pada gilirannya, situasi sosial jauh dari ancaman guncangan keresahan akibat gangguan pangan. Benarkah? Teori tersebut tidak benar dalam kenyataan. Dalam buku Inequality Reexamined (1992), pemenang Nobel Ekonomi 1998, Amartya Sen, menulis pentingnya akses dan aspek kebebasan ketimbang ketersediaan. Meskipun pangan berlimpah, tidak otomatis bisa diakses warga, terutama warga miskin. Dari sinilah kita melihat paradoks.

Pertama, paradoks kemiskinan dan rawan pangan. Sebagai produsen, petani adalah salah satu kelompok paling rawan pangan. Ini terjadi karena orientasi terlalu berat pada produksi, bukan kesejahteraan. Meskipun produksi meningkat, seperti swasembada beras yang kembali diraih sejak 2008, tidak serta-merta membuat petani sejahtera. Indikatornya bisa dilihat dari kemiskinan. Ketika angka kemiskinan nasional menurun (dari 14,15 persen atau 32,53 juta jiwa pada 2009 jadi 13,32 persen atau 31,02 juta jiwa pada 2010), pada periode yang sama kemiskinan di pedesaan justru naik: dari 63,35 persen jadi 64,23 persen. Siapa kelompok miskin di pedesaan itu? Mereka adalah petani. Itu artinya pembangunan selama ini tidak menyejahterakan, tapi justru meminggirkan warga pedesaan, dan membuat rawan pangan. Peningkatan produksi tidak berarti membuat petani sejahtera.

Pupuk dan Pertanian

Kedua, paradoks pertumbuhan. Meskipun jauh di bawah pertumbuhan sektor non-tradable (keuangan, jasa, real estate, perdagangan/hotel/restoran, serta transportasi dan komunikasi), sektor pertanian (dalam arti luas) tetap tumbuh, yang pada 2010 mencapai 2,9 persen. Namun terjadi kesenjangan yang cukup tajam antara subsektor perkebunan dan kehutanan dengan subsektor tanaman pangan dan peternakan yang pertumbuhannya justru merosot, bahkan minus. Kondisi itu menjadi masalah serius karena sampai saat ini 43 persen tenaga kerja justru menumpuk di sektor pertanian, terutama subsektor tanaman pangan. Kondisi ini, sekali lagi, menjebak petani pangan dalam kubangan kemiskinan.

Ketiga, paradoks ekspor-impor. Indonesia adalah pengekspor bahan pangan, yang terbesar dari hasil perkebunan, seperti CPO, kakao, teh, kopi, dan aneka rempah-rempah. Kelapa sawit adalah salah satu komoditas perkebunan andalan. Pada 2008, ekspor 16 juta ton CPO nilainya mencapai US$ 12,4 miliar. Tahun itu pemasukan pajak ekspor sebesar Rp 25 triliun. Data BPS 10 tahun terakhir menunjukkan, meski kenaikannya bervariasi, sejak 1999 hingga 2008 total neraca ekspor-impor pertanian Indonesia masih positif. Ini terutama didukung oleh membaiknya kinerja subsektor perkebunan. Sebaliknya, neraca subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan bersifat negatif. Padahal, dengan lahan luas, iklim cocok, dan plasma nutfah berlimpah, Indonesia berpotensi jadi pemberi makan dunia (feed the world). Ini mengindikasikan ada yang salah dalam pengelolaan pertanian, terutama subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.

Dari ketiga subsektor, defisit terbesar terjadi pada subsektor tanaman pangan, disusul peternakan dan hortikultura. Pada 2008, defisit subsektor tanaman pangan mencapai US$ 3.178 juta atau Rp 31,78 triliun (kurs Rp 10 ribu per dolar Amerika Serikat). Angka ini sekitar 3 persen anggaran pendapatan dan belanja negara, jauh di atas anggaran Kementerian Pertanian 2011 (Rp 17 triliun). Apabila ditambah dengan defisit subsektor peternakan, nilainya akan menjadi Rp 43,82 triliun, melampaui anggaran pemerintah untuk pembangunan pertanian, baik anggaran langsung maupun tidak langsung yang berjumlah sekitar Rp 40 triliun per tahun.

Paradoks Pertanian Indonesia

Defisit itu identik dengan impor. Meskipun produksi padi, jagung, dan gula naik, sampai saat ini kita belum bisa keluar dari ketergantungan impor sejumlah pangan penting: susu (90 persen dari kebutuhan), gula (30 persen), garam (50 persen), gandum (100 persen), kedelai (70 persen), daging sapi (30 persen), induk ayam, dan telur. Ironisnya, impor tersebut sepertinya tidak ada tanda-tanda berakhir, bahkan cenderung membesar. Dalam empat tahun (2004-2008), nilai impor meledak lebih dua kali, dari US$ 2,728 miliar (2004) jadi US$ 5,879 miliar (2008). Padahal volume impor hanya naik 12 persen. Ini menunjukkan harga pangan semakin mahal. Pertambahan penduduk, tarikan pangan untuk bahan bakar, dan gagal panen akibat perubahan iklim akan membuat harga pangan dunia terus melonjak. Ironisnya, kecuali gandum, pelbagai pangan impor itu sebenarnya bisa diproduksi sendiri.

Tanpa kebijakan pertanian tegas, terukur, dan berdimensi jangka panjang, paradoks pertanian akan terus terjadi, dan salah kelola pertanian-pangan akan berlanjut tanpa koreksi. Agar paradoks itu tidak berlanjut, ada sejumlah langkah mendesak. Pertama, menggeser orientasi, dari semata-mata produksi ke kesejahteraan. Caranya, memastikan sumber daya alam (tanah, air, hutan, dan lain-lain) ada dalam kontrol petani/komunitas lokal. Perlu penataan ulang penguasaan/kepemilikan sumber daya lewat reforma agraria. Kedua, sumber daya itu harus dimanfaatkan untuk memproduksi aneka pangan lokal sesuai dengan keanekaragaman hayati dan kearifan lokal. Fokus kebijakan harus digeser, tak hanya beras, tapi juga pangan nonberas. Ketiga, mendahulukan produksi aneka pangan yang bisa ditanam sendiri ketimbang impor. Keempat, merancang ulang pasar pertanian-pangan. Liberalisasi kebablasan harus dikoreksi. Pada saat bersamaan, harus dikembangkan perdagangan yang adil (fair trade), terutama buat petani, dan mendorong pasar lokal.

tempo.co – Khudori

Demikian kabar mengenai Paradoks Pertanian Indonesia.

Pencarian info :

pupuk dolar benarkah produksi indo pupuk | paradoks ketahanan pangan adalah |