Posts Tagged ‘distributor pupuk’

Sumbar : Distribusi Pupuk dan Distributor Pupuk Memang Buruk

Written by Toko Pupuk on . Posted in Berita

Pernyataan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Gatot Irianto, soal buruknya sistem distribusi pupuk bersubsidi di Sumbar, ternyata bukan pepesan kosong belaka. Di Kabupaten Limapuluh Kota, sistem distribusi pupuk bersubsidi memang masih belum membaik.

Distribusi Pupuk dan Distributor Pupuk Memang Buruk

Ketika petani membutuhkan, pupuk bersubsidi sering habis. Ketika masa pemupukan tanaman petani sudah berakhir, baru pupuk sampai di tingkat pengecer. Harga pupuk juga masih banyak yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Sementara, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida kerjanya belum efektif.

distributor pupuk

distributor pupuk

Kondisi tersebut ditemukan tim Jelajah Nagari Padang Ekspres, hampir pada seluruh nagari di Kabupaten Limapuluh Kota. Di Kecamatan Akabiluru, 5 wali nagari yang ditemui beberapa waktu lalu menyebut, kuota pupuk bersubsidi bagi nagari mereka belum mencukupi kebutuhan petani.

Kelima wali nagari yang menyampaikan hal tersebut, Wali Nagari Batuhampar Asra Arafat, Wali Nagari Sungaibalantiak Yuli Octavianus, Wali Nagari Sariaklaweh Jhon Hendri, Wali Nagari Koto Tangah Batu Ampa Ahmad Wajdi Dt Bonsu Nan Elok, dan Walinagari Pauhsangik Ikal Hendra Dt Momat.

Tiga wali nagari di Kecamatan Payakumbuh, yakni Wali Nagari Sungaibaringin, Bachril Baheram, Wali Nagari Taehbaruah Syafrizal Dt Patiah, dan Wali Nagari Koto Baru Yoserizal juga mengungkapkan hal serupa. ”Walaupun sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi, tetap pupuk bersubsidi tetap susah didapat petani. Kuota pupuk juga belum mencukupi,” ujar Bahril Baheram.

Dari Kecamatan Bukiktbarisan, Wali Nagari Maek Irdapel Masrizal mengakui, pupuk bersubsidi sulit didapat petaninya. Data lahan pertanian dan perkebunan dengan kuota pupuk tidak cukup. Hal serupa ditegaskan Wali Nagari Baruahgunuang Adriminora. ”Pasokan pupuk untuk petani, memang sering bermasalah di Baruahgunuang,” ucap Adri.

Di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Wali Nagari Bukiksikumpa Zulkarnaini menyebut, pupuk sering terlambat sampai ke pengecer. Ia juga meminta HET pupuk subsidi diawasi. Sedangkan Wali Nagari Batupayuang Afrizal Nawar meminta, pendistribusian pupuk tidak lagi berbelit-belit.

Hal serupa disampaikan tiga wali nagari lainnya di Kecamatan Lareh Sago Halaban. Yakni, Wali Nagari Tanjuanggadang Rilson, Wali Nagari Labuahgunuang Masri Syarkawi, Wali Nagari Sitanang Asmadi Dt Pangeran. ”Kuota pupuk, sering tak sesuai dengan RDKK kelompok,” kata Masri Syarkawi.

Di Kecamatan Luak, Wali Nagari Andaleh Harmen Sastra, Plt Wali Nagari Sungaikamuyang Yol Hendrianto dan Wali Nagari Sikabu-Kabu Tanjuang Haro Padangpanjang Guntur, juga menyorot sistem distribusi dan kuota pupuk. Sorotan serupa disampaikan sejumlah wali nagari di Kecamatan Suliki.

Di antaranya, Wali Nagari Tanjuangbungo Basmi, Wali Nagari Suliki Haji Sabri, Wali Nagari Andiang Dedi Sardi. ”Di nagari kami, selain sulit harga pupuk subsidi juga mahal, mencapai Rp100 ribu sampai Rp110 ribu per karung,” ujar Dedi. ”Kalau di nagari kami, kelompok tani kesulitan modal untuk menebus pupuk ke RDKK,” ujar Haji Sabri.

Di Kecamatan Harau yang lumbung beras, pupuk sering jenis urea bersubsidi sering datang tidak memenuhi musim. Ini diakui Wali Nagari Taram Zulkifli, Wali Nagari Solok Bio-Bio Mulyadi, Wali Nagari Kototuo Syahrial Dt Sinaro Panjang, Wali Nagari Gurun Nurwaizet Dt Patiah, dan Wali Nagari Bukiklimbuku Burmadi Dt Sindo Nan Panjang.

Distribusi Pupuk dan Distributor Pupuk Memang Buruk

Begitupula di Kecamatan Guguak. Wali Nagari Guguak VIII Koto Rismardi Dt Jo Putiah menyebut, kuota pupuk di nagarinya tak sesuai kebutuhan petani. Ini disampaikan pula oleh Wali Nagari Guguak VII Koto Talago Yon Hendri, Wali Nagari Simpangsugiran Malkisran.

Kondisi tidak jauh berbeda, ditemui di kawasan Situjuah Limo Nagari. Hanya saja, sebagian wali nagari juga mencoba berkreasi, untuk mengatasi maslah pupuk dan harga yang melampui HET. Misalnya di Sikabu-Kabu Tanjuang Haro Padangpanjang dan Guguak VII Koto Talago, dikembangkan pupuk organik.

Begitupula di Nagari Situjuahgadang dan Sungaikamuyang. Sedangkan di Nagari Batubalang, Wali Nagari Yondri YS bersama lembaga nagari dan pengecer, membuat HET pupuk bersubsidi tingkat nagari. ”Bila terjadi kelebihan harga, kami lakukan sanksi tegas, termasukan mengusulkan agar pengecer ditindak,” ujar Yondri YS. Distribusi Pupuk dan Distributor Pupuk Memang Buruk. padangekspres.co.id

GD Star Rating
loading...

Pencarian info :

Subsidi Pupuk untuk Siapa? Petani atau Distributor Pupuk ?

Written by Toko Pupuk on . Posted in Berita

”Subsidi untuk rakyat”, adalah slogan munafik yang sering kita lihat dan kita dengar di negara ini. Subsidi Pupuk untuk Siapa? Petani atau Distributor Pupuk ?. Slogan ini dilabelkan dimana-mana, baik di spanduk, baliho, karung beras, karung pupuk, karung sembako, karung bantuan bencana, obat generik, mobil pertamina, stiker, media elektronik dan beragam media lainnya.

Subsidi untuk Siapa? Petani atau Distributor Pupuk ?

Menjadi menarik dibahas adalah semua subsidi itu untuk siapa? Untuk apa semua itu dikeluarkan oleh negara dengan anggaran yang sangat besar? Tiap tahun sejak dari tahun 2007 sampai sekarang, negara mengeluarkan sekitar 200 trilyun rupiah untuk mensubsidi BBM. Belum lagi pastinya berapa untuk subsidi pupuk, beras, obat-obatan, listrik, transportasi dan sebagainya.

subsidi pupuk dan distributor pupuk

subsidi pupuk dan distributor pupuk

Kalaulah dihitung-hitung negara ini paling tidak tekor lebih-kurang 300 triliun rupiah pertahun untuk memberlakukan praktik subsidi. Padahal sudah menjadi rahasia umum, justru yang menikmati subsidi BBM dan subsidi lainnya adalah pengusaha, karena mereka sendiri pengguna BBM terbanyak. Subsidi pupuk dinikmati oleh produsen dan distributor.

Subsidi beras, gula, tepung terigu, kedelai dinikmati negara importir dan banyak lagi penikmat-penikmat lainnya yang tidak berhak. Bukankah selama ini subsidi juga dikorupsi oleh pejabat, pengusaha dan para pengambil kebijakan ditingkat pusat maupun di daerah.

Mencermati kondisi demikian, sekiranya uang subsidi 300 trilyun rupiah tersebut dibagi rata kepada setiap jiwa di Indonesia yang jumlahnya 250 juta jiwa, maka masing-masing jiwa di negara ini mendapat 1,2 juta rupiah pertahun.

Bahkan bila cukuplah orang miskin saja yang dihitung mendapatkan pembagian 300 triliun rupiah tersebut. Sesuai data Badan Pusat Satatistik (BPS) tahun 2011 orang miskin ada 30 juta jiwa, maka masing-masingnya menerima 10 juta rupiah pertahun. Namun andai 250 triliun rupiah saja yang dibagikan kepada seluruhnya orang miskin yang sudah dikatrol menjadi 50 juta jiwa, maka setiap orang miskin masih mendapatkan 5 juta rupiah pertahun. Jadi bila ada 5 jiwa dalam satu keluarga miskin, mereka menerima 25 juta rupiah pertahun.

Lalu bagaimana nasib 5 juta PNS dan abdi negara lainnya? Pemerintah tinggal mengkonversi sisa subsidi yang masih ada, yakni sejumlah 50 triliun lagi untuk mengimbangi inflasi, maka tunjangan kesejahteraan bagi setiap PNS bisa ditambahkan 10 juta pertahun. Sehingga mereka pun layak hidup dan bisa pula membeli kebutuhan pangan, sandang dan papan mereka sesuai dengan kebutuhannya.

Sebagai ilustarsi, pengalaman pasca gempa 2009 di Sumatera Barat, ternyata bantuan uang tunai sekitar 7,5 juta sampai 15 juta per rumah tangga, bisa membangun kembali rumah yang tadinya ambruk, menjadi rumah layak dan lebih bagus dibandingkan sebelum gempa.

Jadi secara prinsifnya, pemberlakuan bantuan langsung tunai (BLT) bagi negara yang menganut welfare tidak salah, bahkan sangat tepat. Dimanapun di dunia ini, distribusi kesejahteran memang harus adil, merata, jelas dan tepat sasaran. Sebab filosofis welfare state berarti negara tidak boleh tanggung-tangung dalam memenuhi kemaslahatan dan hajat hidup orang banyak.

Di negara maju sekalipun, penganut welfare state seperti Belanda dan German, orang-orang miskin di gaji buta oleh negara. Jadi negara berkewajiban menghidupi orang miskin, selain juga negara berkomitmen untuk mencarikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Di Belanda misalnya tidak ada orang miskin, karena semua orang miskin sudah mendapatkan jaminan sosial yang layak dari negara. Namun begitu pula sebaliknya, negara pasti memberi ganjaran hukum bila gelandangan dan peminta-minta masih berkeliaran dijalanan.

Bagaimana Seharusnya Welfare di Indonesia?
Seharusnya Indonesia sebagai negara penganut welfare, melakukan hal yang sama dengan Belanda. Rakyat miskin juga di gaji buta oleh negara. Konsekuensinya, tentu negara harus menghukum gelandangan, pengamen dan peminta-minta yang masih praktek dijalanan, karena melanggar ketertiban umum dan keamanan publik.

Menghilangkan subsidi, menggantinya dengan jaminan hidup bagi rakyat miskin lebih baik dan sesuai konstitusi. Lagi pula, dalam kondisi ekonomi yang terpuruk. Saat ikan dipancing tidak ada, memberikan kail dan pancing justru tidak bermanfaat. Mengatasi ekonomi yang serba darurat, justru membutuhkan uang tunai. Kail dan pancing lebih tepat diberikan dalam kondisi ekonomi stabil. Uang tunai menjadikan rakyat lebih siap menghadapi semua kemungkinan terburuk, termasuk inflasi yang pasti terjadi, bila subsidi dihapus.

Membagi uang tunai nampaknya cukup ampuh sebagaimana yang dilakukan Presiden B.J Habibi ketika menaikkan suku bunga deposito dan tabungan hingga 60% pasca Suharto lengser. Logikanya, daripada meminjam uang ke rentenir asing, lebih baik mengumpulkan dana dari rakyat sekaligus memberikan keuntungan langsung dengan bunga yang tinggi kepada rakyat, ketimbang memberikan keuntungan serupa kepada rentenir asing.

Harapan kedepanya, supaya negara tidak terlalu banyak intervensi, biarlah semua harga menyesuaikan dengan harga pasar. Kalau perlu bensin delapan ribu perliter, beras 10 ribu perkilogram, bahkan biarkan semuanya bergerak naik. Sebab pupuk pabrikan kalau terlalu mahal, pasti tidak dibeli. Hal ini adalah lebih baik bagi petani, karena bisa merangsang mereka berpikir alternatif, yakni dengan mengoptimalkan pupuk organik murah yang semua bahannya tersedia langsung di alam dan langsung bisa pula diolah oleh petani itu sendiri.

Biarkan petani mengambil untung dari hasil yang mereka tanam. Logikanya dengan harga hasil panen yang semakin baik, maka pendapatan petani pasti meningkat. Semangat bertani mereka pun pasti pulih kembali. Bila nasib petani sudah baik, tentunya petani yang mayoritas di negara ini, pasti mampu beli BBM berapa pun harganya di pasaran.

Buruh dan pekerja kasar pabrikan biarlah pulang kampung, kembalilah bertani, karena harga produk pertanian menggairahkan Pilihannya adalah rakyat harus di halau untuk bertani, karena bertani adalah takdir Illahiyah.

Regulasi sektor pangan harus didukung oleh negara yang berpihak kepada petani. Tolak investasi asing, karena pasti tidak menguntungkan rakyat. Bahkan upaya nasionalisasi perusahaan asing wajib sesegeranya dilakukan, agar kekayaan alam di Indonesia ini tidak terkuras habis oleh bangsa asing. Jangan sampai minyak bumi, gas, batubara, emas, perak, tembaga, timah, besi, nikel dan barang tambang lainnya dikuasai oleh asing. Karena semuanya pasti dibawa kembali ke negara asalnya. Tinggalah kita “melongo” dan menikmati sampah-sampah bekas eksploitasi mereka, tumpukan ronsokan barang importir asing serta timbunan kerusakan lainnya yang terus-menerus pasti merusak jiwa dan raga anak bangsa dan sekaligus menjadi beban kerusakan lingkungan, bumi dan generasi di masa mendatang.

Indonesia adalah produsen minyak bumi dan gas alam (anggota OPEC), tetapi kenapa kita menjadi importir? Indonesia pemilik lahan sawit terbesar di dunia, tetapi bukan eksportir terbesar dunia. Hal ini menunjukkan, selama ini ekspor Indonesia hanya diasumsikan oleh pemerintah dengan statistik terus meningkat setiap tahun, tapi semuanya hanya diatas kertas.

Sementara dibalik semua itu, ternyata investor asing hanya menguras habis kekayaan Bumi Indonesia, lalu semua yang didapatkan, misalnya apa yang dieksploitasi oleh Caltek, Exson, Free Port dan ribuan perusahan asing lainnya – semuanya dalam bentuk bahan baku – dibawa langsung ke negara asalnya, diolah menjadi barang jadi dan ironisnya jadilah Indonesia sebagai negara pengimpor baru, membeli dengan harga mahal.

Demi rakyat dan untuk kestabilan harga, pemerintah dengan menggunakan uang rakyat, selanjutanya melakukan kebijakan praktek impor (BBM, beras, dll) dengan label subsidi. Sementara itu, nasib anak negeri disamping sumur eksploitasi tadi, hidup miskin dan menggenaskan. Sungguh tragis, nasib rakyat jelata di negeri ini, menjadi gembel ditengah-tengah sumber daya alam yang melimpah ruah. Bagaikan, “ayam mati di lumbung padi”.

Pada hal, bila subsidi dihapus, maka jiwa bertani para petani akan kembali pulih dan muncul kembali, karena harga pertanian membaik dan bersaing. Selama ini petani, tertidur karena harga produk pertanian yang tidak menguntungkan mereka. Imbas subsidi jelas-jelas membunuh jiwa mereka dan membuat mereka mati sebelum ajalnya.

Subsidi untuk Siapa? Petani atau Distributor Pupuk ?

Membangun bangsa adalah membangun jiwanya, baru setelah itu adalah membangun badannya. Seperti yang diisyaratkan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Momentum Kebangkitan Bangsa setelah lebih seratus tahun, amat penting dihayati dan diimplementasikan, agar seluruh rakyat segera bangkit dari keterpurukan massal. Terutama kebangkitan kaum mudanya. Sebab yang bisa mempertahankan keutuhan sebuah bangsa adalah upaya terus menerus mematangkan dan mencerdaskan generasi mudanya. Jangan sampai bangsa ini tergadai terus ketangan asing, karena “tergadai” itu tidak lebih baik dari sebuah penjajahan, seperti halnya penjajahan di masa kolonial.

Luar biasa presentase kemunduran bangsa ini setelah satu abad lamanya. Karena faktanya sampai hari ini, hampir seluruh kekayaan bangsa ini tergadai dan masih terus digerogoti oleh kepentingan asing. Andai kita tahu, betapa nestapanya nasib bangsa ini, bukankah lebih enak dijajah terus oleh Belanda?. Subsidi pupuk untuk Siapa? Petani atau Distributor Pupuk ?.padangekspres.co.id

GD Star Rating
loading...

Pencarian info :

HET Pupuk dan Masalah Distribusi Pupuk

Written by Toko Pupuk on . Posted in Berita

Pemerintah bersikukuh untuk menaikkan harga pupuk urea mengingat rencana tersebut sudah dimasukkan dalam UU APBN 2012. Selain itu, diyakini bahwa langkah tersebut juga tidak akan membebani kalangan petani. Sementara kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk urea bersubsidi dan distribusi pupuk pada tahun ini sebesar Rp 200 per kilogram (kg) atau 12,5 persen dari harga sebelumnya.

HET Pupuk dan Masalah Distribusi Pupuk

Pupuk, kalau bukan karena langka di pengecer, harganya pasti melonjak. Walaupun pemerintah sudah menerapkan kebijakan pemberian subsidi untuk pupuk, petani tetap mengeluh. Penyakit kronis pupuk seolah menjadi problem tahunan yang mesti dihadapi petani kita. Pemerintah terkesan seperti tidak mengambil pelajaran dari kasus tersebut yang hampir selalu berulang setiap musim.

het pupuk dan distribusi pupuk

het pupuk dan distribusi pupuk

Produksi pupuk (urea) secara nasional mencapai 5,8 juta ton, sedangkan kebutuhan petani mencapai 5,7 juta ton. Ini berarti produksi pupuk dalam negeri mestinya mampu mencukupi kebutuhan petani. Kenapa sering terjadi kelangkaan pupuk, dan apa yang salah?

Problem tata niaga kemudian banyak disebut-sebut sebagai biang keladi persoalan kelangkaan tersebut. Potret tata niaga pupuk di negeri ini memang terbilang buram. Jika kita coba telusuri, tata niaga pupuk telah dibongkar-pasang berkali-kali. Perkembangan terakhirnya, pada 1997 dibentuk perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pupuk dengan Pusri memonopoli distribusi dan pemasarannya. Akhir 1998, tata niaga dibubarkan. Semua subsidi dihapus kecuali untuk penyaluran ke daerah terpencil. Pada tahun 2000, produsen kembali mendapat potongan harga gas, bahan baku utama pupuk. Setahun kemudian, tata niaga pupuk untuk tanaman pangan dan perkebunan rakyat diberlakukan lagi dengan Pusri memonopoli distribusinya.

Tahun 2003, sekali lagi tata niaga dirombak. Kali ini produsen tetap mendapat potongan harga gas, tapi monopoli Pusri dicabut. Gantinya diterapkan rayonisasi distribusi pupuk, satu atau beberapa provinsi untuk setiap produsen. Produsen wajib memasok pupuk ke distributor sampai ke tingkat kabupaten pada harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (SK-MPP) Nomor 356/2004 semakin memperkuat hal tersebut. Yang terbaru, menteri perdagangan telah mengeluarkan SK No 03/2006 yang mengatur sistem pengawasan distribusi terhadap pupuk bersubsidi tersebut.

Sistem distribusi pupuk seharusnya dipisahkan dari sistem produksi. Selama ini sistem distribusi dilakukan oleh pabrik-pabrik pupuk, paling tidak sampai di lini III. Di situ ada konflik kepentingan dan tidak efisien. Pemerintah harus memikirkan masalah itu. Semestinya, biarlah pabrik pupuk bertugas memproduksi saja. Soal distribusi pupuk biar ditangani institusi lain.

Terkait subsidi, ternyata petani tidak merasakan secara langsung program subsidi pupuk. Subsidi pupuk bagi petani tidak efektif, salah sasaran, bahkan memberatkan petani. Seharusnya subsidi pupuk dinikmati petani, kenyataannya justru dinikmati pihak tertentu seperti pedagang dan distributor.

Harga pupuk di tingkat petani tidak berkaitan langsung dengan harga pokok pabrik pupuk domestik. Pada pasar terbuka seperti saat ini, harga pupuk di tingkat petani ditentukan oleh harga paritas impornya. Pengalaman selama lima tahun terakhir membuktikan hal tersebut.

Jika harga pupuk di pasar internasional meningkat, maka untuk mengejar laba yang lebih tinggi, pabrik pupuk domestik cenderung mengekspor produknya. Akibatnya adalah pasokan pupuk di tingkat petani menjadi langka dan harganya pun meningkat sepadan dengan peningkatan harga pupuk internasional.

Petani mengharapkan pemerintah memberikan subsidi secara langsung. Sama halnya dengan subsidi lewat pemberian bantuan tunai langsung. Dengan begitu, pemerintah membantu petani tidak setengah-setengah, petani benar-benar merasakan langsung manfaat subsidi itu.

HET Pupuk dan Masalah Distribusi Pupuk

Oleh karena itu, format kebijakan subsidi gas bagi pabrik pupuk memang sudah saatnya diakhiri karena bisa menguntungkan pabrik pupuk dengan merugikan petani dan negara. Kebijakan ini tidak sesuai dengan misi awal pembangunan industri pupuk, yaitu untuk menunjang pembangunan pertanian nasional. Kebijakan pupuk nasional harus dirancang ulang sehingga lebih mendahulukan kepentingan petani dan upaya revitalisasi sektor pertanian. Opsi kebijakan yang lebih memihak petani dan pembangunan pertanian ialah memberikan subsidi pupuk langsung kepada petani seperti pada masa lalu.

Mekanisme subsidi bagi petani lebih baik dilakukan dengan meningkatkan harga pembelian gabah yang lebih tinggi. Konsekuensinya pabrik pupuk akan membeli gas pada harga pasar dan pada saat yang sama harga pupuk di tingkat petani akan naik. Ada tiga keuntungan dengan mekanisme ini. Pertama, petani akan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pupuk di tingkat petani jauh lebih tinggi dari rekomendasi teknis. Kedua, berbagai studi menunjukkan bahwa petani lebih responsif terhadap insentif kenaikan harga pembelian gabah dibandingkan dengan kenaikan harga pupuk. Ketiga, bagi pabrik pupuk, perubahan mekanisme subsidi ini akan mendorong efisiensi karena membeli harga gas sesuai dengan harga pasar.

GD Star Rating
loading...

Pencarian info :

Sumbar : Penyimpangan, Rekomendasi Distributor Pupuk Dicabut

Written by Toko Pupuk on . Posted in Berita

Dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, hanya 2 daerah yang realisasi distributor pupuk menembus angka 100 persen. Yakni Kabupaten Solok (112,9 persen) dan Kota Pariaman (103,4 persen). Sedangkan empat kabupaten yang realisasinya di bawah 50 persen; Mentawai, Sawahlunto, Solok dan Dharmasraya.

Penyimpangan, Rekomendasi Distributor Pupuk Dicabut

Hal itu diungkapkan Asisten II Setprov Sumbar, Syafrial didampingi Kepala Biro Perekonomian, Wardarusmen kepada Padang Ekspres, kemarin (13/3). ”Memang kami akui, realisasi distributor pupuk bersubsidi masih rendah. Ini memang disebabkan banyak faktor. Untuk pupuk urea realisasinya 74, 92 persen, SP-36 71,10 persen, ZA 115,27 persen, NPK 79,45 persen dan organik 57,33 persen,” ujarnya.

”Untuk pupuk bersubsidi jenis SP-36, Padang tertinggi penyalurannya. Untuk jenis SP-36 sebanyak 183,8 persen, disusul Payakumbuh 12,7 persen,” ucapnya. Total alokasi pupuk tahun 2012, 230.700 ton, naik 13,35 persen dari tahun 2011 (203.530 ton).

distributor pupuk

distributor pupuk

Syafrial menuturkan, produsen wajib memberi teguran ke distributor pupuk. “Jika dalam jangka waktu dua minggu tidak mengindahkan, maka produsen wajib memberikan skorsing sampai pencabutan sebagai distributor,” ulasnya.

Kepala daerah dapat memberikan sanksi administrasi dan teguran tertulis terhadap produsen, distributor dan pengecer.
”Jika terbukti melakukan penyimpangan, maka rekomendasi yang bersangkutan dicabut. Apabila distributor tidak menyalurkan pupuk sesuai ketentuan, dikenakan sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa peringatan I, peringatan II dan eksekusi,” tukasnya.

Syafrial berharap kabupaten/kota lebih mengoptimalkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam pengawasan dan pengenaan saksi terhadap pelanggaran pendistribusian pupuk.

”Saya berharap, hasil rekomendasi dari rakor kemarin ditindaklanjuti oleh daerah. Tim verifikasi provinsi tidak akan mengeluarkan rekomendasi terhadap distributor pupuk. Kewenangan itu sepenuhnya diserahkan kepada Pupuk Iskandar Muda (PIM),” ucapnya.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Sumbar, Chairul Darwis mendukung langkah gubernur, tidak ikut campur dalam mengeluarkan rekomendasi terhadap penunjukan distributor. ”Kami juga setuju, setiap kios diwajibkan untuk memasang harga eceran tertinggi (HET),” tuturnya.

Penyimpangan, Rekomendasi Distributor Pupuk Dicabut

Sementara itu, Direktur Utama PT PIM Mashudianto menuturkan, permasalahan penyaluran pupuk di Sumbar belum seluruh daerah menerbitkan SK kepala daerah soal alokasi urea bersubsidi. Dari 19 daerah, yang sudah terbit SK-nya, baru 15 daerah. Empat daerah yang belum; Pasaman, Bukittinggi, Pariaman dan Sijunjung.

Persoalan lainnya, belum seluruh wilayah mempunyai Rencana Definitif Kelompok Kerja (RDKK) karena menunggu SK kepala daerah. Seperti diketahui, alokasi urea tahun 2011, berjumlah 94 ribu ton, sedangkan kuota tahun ini, 82.300 ton. Terjadi pengurangan sebanyak 12,45 persen. Sementara SP-36 dialokasikan tahun lalu, sebanyak 25.000 ton. Artinya terjadi kenaikan sebanyak 23, 60 persen (tahun ini 30.900 ton).padangekspres.co.id

GD Star Rating
loading...

Pencarian info :

Icon pupuk
berkualitas
Icon ijin PPI
kementan RI
Icon harga
terjangkau
Icon kirim
nusantara
Icon untung
dijual kembali
Icon no
minimum order
Icon cocok
semua tanaman
Icon Pupuk
Non Subsidi
Icon layanan
pasca jual