Mobil Murah bagi Petani Indonesia

Written by Toko Pupuk on . Posted in Berita

Ulasan berita Mobil Nasional Murah bagi Petani Indonesia.

Pemerintah menargetkan produksi mobil murah bagi petani sebagai bagian dari program prorakyat. Mobil tersebut akan diproduksi oleh PT. INKA. “Harga mobilnya Rp 55 juta. Ini khusus untuk pedesaan, jadi tidak boleh masuk ke Jakarta,” kata Menteri Perindustrian M.S Hidayat.

Mobil Murah bagi Petani Indonesia

Provinsi Kalimantan akan menjadi tempat perdana pemasaran mobil tersebut.Ia tidak menampik adanya ketertarikan sejumlah daerah lain terhadap mobil petani ini. “Gubernur Sulawesi Selatan juga sudah menyatakan ketertarikannya atas mobil ini,” ucapnya.

Mobil produksi PT. INKA tersebut memiliki mesin 700 cc dengan kapasitas bensin 22 liter. “Nanti kita lihat hasil riset Kementerian Perindustrian dengan BUMN terkait kekuatan mobil petani ini,” ujarnya.

Sebelumnya ia pernah menyatakan investasi bagi mobil petani ini tertutup bagi investasi asing. Namun, ia tidak menampik investasi lokal terhadap mobil ini. “Komponennya pun harus lokal,” katanya akhir Desember lalu.

Mobil Murah bagi Petani Indonesia

Ia juga pernah menargetkan mobil murah bagi petani itu sudah bisa dipamerkan dan dipresentasikan kepada Presiden pada tahun 2012 dan dapat segera dipasarkan.

Hanya saja, pemerintah belum menyiapkan subsidi terhadap mobil petani. “Subsidinya memang belum diputuskan. Masih harus koordinasi dengan pihak-pihak terkait.tempo.co

Demikian kabar mengenai Mobil Murah bagi Petani Indonesia.

GD Star Rating
loading...

Pencarian info :

80% Petani Jawa Tidak memPunyai Lahan

Written by Toko Pupuk on . Posted in Berita

Ulasan berita tentang 80% Petani Jawa Tidak memPunyai Lahan.

Sosiolog pedesaan asal Belanda, Prof. Ben Bhit, mengungkapkan saat ini sekitar 80 persen petani di Jawa tidak memiliki lahan lagi karena sebagian besar sudah dijual.

“Pertanian di era kini sudah tidak menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan, sehingga banyak petani memilih menjual lahannya,” kata Guru besar Emeritus Institutes of Social Studies, Denhaag, Belanda, itu pada kuliah umum bertajuk “Rural, Youth and Future Farming” Jumat 20 Januari 2012.

Ben, yang sejak tahun 1970 sudah melakukan penelitian di pedesaan Indonesia, mengungkapkan lahan pertanian saat ini lebih banyak dikuasai generasi tua, sementara generasi muda sulit untuk mendapatkan lahan pertanian.

“Para pemuda setidaknya harus menunggu jika ada pembagian tanah dari orang tuanya atau menunggu hingga orang tuanya tiada. Jadi paling tidak harus menunggu 30-40 tahun untuk jadi petani,” kata Ben.

Hal tersebut, menurutnya, turut memicu tingginya tingkat pengangguran saat ini. Ia menyebut, sekitar 70 persen masyarakat miskin di seluruh dunia berada di pedesaan. Dari jumlah tersebut, 80 persennya bekerja di sektor pertanian. Sementara akses lahan untuk pertanian semakin sempit.

“Pemuda yang berumur 15-24 tahun akhirnya jadi pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. Oleh karena itu, kebijakan penyediaan lapangan kerja di sektor pertanian perlu dipikirkan lagi oleh pemerintah. Salah satunya dengan pemberian akses kepemilikan lahan,” kata dia.

Tak adanya akses pada kepemilikan lahan ini, menurutnya, akan mengancam masa depan pertanian di Indonesia karena bakal makin mengurangi minat pemuda menjadi petani. Terlebih dalam pendidikan sekolah di Indonesia saat ini para remaja itu tidak diajarkan untuk jadi petani.

80% Petani Jawa Tidak memPunyai Lahan

“Anak yang membantu orang tuanya bertani setelah atau sebelum sekolah dianggap tidak baik. Ini kesalahan pemikiran yang selama ini selalu mengadopsi konsep Barat,” kata dia.

Pupuk dan Pertanian

Pupuk dan Pertanian

Pemberian akses kepemilikan lahan itu, dicontohkan Ben dengan melihat Kabupaten Kulonprogo, DI Yogyakarta, di masa lalu. “Di situ dulu pemuda yang menganggur cukup datang ke kepala desa untuk minta lahan agar bisa digarap. Ini bisa diterapkan lagi dengan misalnya pengembangan pertanian skala kecil,” kata dia.

Pertanian skala kecil untuk pemuda itu dinilai akan membantu mengentaskan persoalan kemiskinan, namun harus diikuti dengan akses kepemilikan lahan yang diberikan negara.

80% Petani Jawa Tidak memPunyai Lahan

“Pertanian skala kecil juga mendukung pelestarian bumi ketimbang pertanian dengan skala besar yang lebih banyak merusak hutan,” kata Ben.

Demikian kabar mengenai 80% Petani Jawa Tidak memPunyai Lahan.

GD Star Rating
loading...

Tidak Potong Sapi Produktif, Petani Bakal Dapat Uang

Written by Toko Pupuk on . Posted in Berita

Ulasan berita tentang Tidak Potong Sapi Produktif, Petani Bakal Dapat Uang.

Kementerian Pertanian memberikan dana Rp 500 ribu kepada setiap petani agar tak memotong sapi produktif. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro, menjelaskan anggaran itu akan diberikan kepada setiap kelompok petani yang berisi 10-20 orang. Setiap kelompok ini memelihara sekitar 40 sapi betina.

Tidak Potong Sapi Produktif, Petani Bakal Dapat Uang

“Uang yang diberikan kepada kelompok itu nantinya untuk biaya pakan,” kata Syukur saat ditemui di sela Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi Pertanian di gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, 14 Maret 2012.

Tahun ini direktorat yang dipimpin Syukur mendapat alokasi dana sebesar Rp 2,2 triliun. Dari jumlah itu sekitar Rp 400 juta dialokasikan untuk program penyelamatan sapi betina produktif. Selain itu, hingga akhir Maret ini penyerapan anggaran di Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan harus mencapai 25 persen.

“Kontribusi paling besar dari penyerapan ini adalah fokus ke penyelamatan sapi betina produktif. Kami juga ada pemberian insentif kepada provinsi yang komitmen melakukan pemeliharaan sapi betina produktif,” katanya.

Prioritas Kementerian Pertanian dalam penyelamatan sapi betina produktif ini, lanjut Syukur, demi mencapai target swasembada daging pada 2014. Berdasarkan hasil sensus ternak yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, populasi sapi potong sebesar 14,8 juta ekor, sapi perah 600 ribu ekor, dan kerbau 1,3 juta ekor. Dengan demikian jumlah populasi ternak secara keseluruhan mencapai 16,7 juta ekor.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Syukur Iwantoro mengakui kebutuhan daging sapi 2012 bisa dipenuhi dari potensi pasokan sapi lokal sebanyak 3 juta ekor. Pemerinciannya, sapi potong 2,7 juta ekor, sapi perah 22 ribu ekor, dan kerbau 348 ribu ekor. “Target kenaikan populasi sapi diperkirakan 5,32 persen per tahun,” ujarnya.

Tidak Potong Sapi Produktif, Petani Bakal Dapat Uang

Namun, untuk mencapai swasembada daging itu, pemerintah masih kesulitan mengatasi tingginya angka pemotongan sapi betina produktif, sehingga dikhawatirkan populasi sapi lokal tidak bisa memenuhi kebutuhan daging.

Tingginya angka pemotongan sapi betina produktif, kata Syukur, harga yang lebih murah dibanding sapi jantan. Perbedaan harganya bisa mencapai 20 persen dari sapi jantan. Jika sapi jantan lokal di tingkat peternak dijual seharga Rp 22 ribu per kilogram bobot hidup, harga sapi betina sekitar Rp 18 ribu per kilogram bobot hidup.

Alasan lainnya, kebanyakan pemotongan terjadi di Indonesia bagian timur yang akses jalannya sulit dijangkau. Alhasil peternak lebih memilih memotong sapi betinanya di tempat karena tidak mau menanggung biaya angkut. Tidak hanya itu, ketersediaan pakan sapi juga menjadi kendala terbesar untuk pemeliharaan sapi di daerah Indonesia timur.Tempo.co

Demikian kabar mengenai Tidak Potong Sapi Produktif, Petani Bakal Dapat Uang.

GD Star Rating
loading...

Pencarian info :

PT. Pupuk Indonesia diluncurkan hasil merger 5 BUMN Pupuk

Written by Toko Pupuk on . Posted in Berita

Dunia pupuk Indonesia kehadiran PT. Pupuk Indonesia hasil merger 5 BUMN Pupuk.

PT. Pupuk Indonesia diluncurkan

PT. Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) diluncurkan pemerintah sebagai pengganti nama PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri) Holding yang terdiri dari lima BUMN pupuk.

Menteri BUMN Dahlan Iskan pada peresmian nama dan logo baru PT Pupuk Indonesia, di Jakarta, Rabu, mengatakan selama ini ada tumpang tindih nama antara PT. Pusri Holding dan PT Pusri Palembang sebagai unit produksi.

“Saya tahu banyak kebingungan, mana Pusri operasi (yang melakukan produksi) mana yang holding, karena itulah, nama dan logo PT Pusri Holding diubah menjadi PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC),”katanya.

Dahlan menegaskan tidak ada yang berubah dari sisi manajemen atas pembentukan nama baru tersebut.

“PT Pupuk Indonesia memiliki 100 persen saham pada lima BUMN pupuk tersebut,” katanya.

PT. Pupuk Indonesia diluncurkan hasil merger 5 BUMN Pupuk

Lima BUMN pupuk yang tergabung dalam PIHC adalah PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri) Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Dahlan mengatakan pembentukan induk perusahaan BUMN pupuk tersebut sangat efektif untuk mengatasi berbagai persoalan di anak

GD Star Rating
loading...

Pencarian info :

Petani Jepang Pakai Bebek PengGanti Pestisida

Written by Toko Pupuk on . Posted in Berita, Pertanian

Berita tentang Petani Jepang Pakai Bebek Ganti Pestisida untuk pertanian organik.

Siapa bilang bercocok tanam wajib menggunakan pestisida dan bahan kimia lainnya? Tanpa banyak bicara, Takao Furuno, warga Desa Keisen, Pulau Kyushu, Jepang, mematahkan premis itu.

Petani Jepang Pakai Bebek PengGanti Pestisida

Belajar pada sistem bercocok tanam kuno tradisi leluhurnya, pria berusia 61 tahun ini mengolah 6 ha lahan pertaniannya tanpa pestisida. Dengan catatan khusus: panennya selalu berhasil dan ia mendapatkan penghasilan tambahan dari beternak bebek.

Bebek? Pria ini terkekeh saat menjelaskannya. Dalam tradisi lama para petani Jepang, mereka melibatkan  bebek dan puluhan burung-burung sebagai tenaga patroli hama. Unggas ini memakan serangga dan gulma tanpa mengusik tanaman. Mereka juga memastikan oksigenisasi air dan menyuburkan tanah dengan kotorannya.

Petani Jepang Pakai Bebek PengGanti Pestisida

Furuno telah memotong biaya produksi dan meningkatkan hasil hampir sepertiga dibandingkan dengan tetangganya yang menggunakan pupuk kimia. Di akhir masa tanam, ia menjual padi dan bebeknya sekaligus.

Oh ya, Furuno kini juga mendapat penghasilan lain, yaitu dari royalti buku. Sebuah penerbit, memintanya menulis teknik bertani dengan melibatkan unggas. Tahun 2000, bukunya diterbitkan. Kini, buku Furuno tak hanya laris manis di Jepang, namun menjajah mancanegara hingga ke Prancis. Uji coba yang dilakukan petani Camargue, Prancis, dari bukunya, terbukti efektif. Furuno pun diundang untuk berbagi ilmu secara langsung.

Demikian kabar mengenai Petani Jepang Pakai Bebek PengGanti Pestisida.

GD Star Rating
loading...

Pencarian info :

Malapetaka Petani di Negara Agraris

Written by Toko Pupuk on . Posted in Berita

Berita tentang Malapetaka Petani di Negara Agraris.

Nasib petani padi dalam perjudian besar. Untung dari panen yang diharapkan bisa menyambung hidup justru berbuah petaka. Di sejumlah daerah, harga gabah kering panen (GKP) anjlok, jatuh di bawah Rp 2.000 per kilogram, jauh dari harga pembelian pemerintah (HPP) (Rp 2.640 per kg) yang digariskan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.

Malapetaka Petani di Negara Agraris

Sebagai pengemban fungsi public service obligation, Bulog, yang mestinya jadi dewa penolong, justru seperti lepas tangan. Hingga 12 April 2010, 60 ribu (23 persen) dari 337.871 ton beras total pembelian tak bisa diserap Bulog (Kompas, 16 April 2010). Alasannya kualitas beras buruk.

Fluktuasi harga mengikuti irama panen. Saat panen raya seperti sekarang, harga gabah anjlok karena terjadi oversupply (mencapai 60-65 persen dari total produksi nasional). Sebaliknya, saat musim gadu (25-30 persen produksi) dan paceklik, harga naik tajam. Perilaku harga semacam ini sudah ajek. Ironisnya, dari tahun ke tahun respons pemerintah tak berubah. Panen raya yang biasa beriringan dengan musim hujan membuat kualitas gabah buruk. Anehnya, kualitas gabah dipatok amat ketat dan sulit dipenuhi petani. Lebih absurd lagi, Bulog menerapkan syarat kualitas secara kaku: gabah yang tak lolos syarat tak dibeli.

Pupuk dan Pertanian

Pupuk dan Pertanian

Dalam perdagangan gabah, daya tawar petani amat lemah. Di sisi lain, kebutuhan likuiditasnya tinggi. Makanya petani menjual seluruh gabah segera setelah panen dalam bentuk GKP. Dengan karakteristik demikian, pasar gabah bersifat monopsonistik dan tersegmentasi secara lokal. Sedangkan penawaran gabah petani amat inelastis. Pasar gabah lokal di tingkat petani tidak sempurna, inefisien dan sangat tidak adil: merugikan petani, tetapi menguntungkan pedagang. Ujung dari semua ini, kenaikan HPP 10 persen yang berlaku mulai Januari lalu, baik untuk gabah maupun beras seperti tertuang dalam Inpres No. 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan, tak lebih hanya “gula-gula” pemanis.

Dalam kondisi tanpa penolong, pemerintah justru menggencet petani dengan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk sekitar 25-45 persen per 9 April lalu (Koran Tempo, 10 April 2010). Menurut perhitungan Kementerian Pertanian, kenaikan HET pupuk akan membuat ongkos usaha tani naik Rp 200 ribu per hektare. Sementara itu, kenaikan HPP 10 persen membuat keuntungan petani bertambah Rp 1,4 juta per hektare. Jadi, menurut Kementerian Pertanian, petani masih untung Rp 1,2 juta per hektare per panen atau tiga bulan. Semua perhitungan ini absurd, hanya utak-atik di atas kertas, dan tak berpijak pada realitas.

Malapetaka Petani di Negara Agraris

Pertama, di masa lalu petani selalu menebus harga pupuk 12,38-33,5 persen di atas HET. Bahkan saat tak ada kelangkaan pun harga 6,7-18 persen di atas HET. Tak ada jaminan ini tidak terjadi. Kedua, semua perhitungan itu diasumsikan penguasaan lahan petani minimal 1 hektare. Ini absurd karena tidak sesuai dengan realitas. Pada 1993, luas panen per keluarga masih 0,529 hektare, diperkirakan pada 2008 tinggal 0,436 hektare. Pada 2003, rumah tangga petani gurem baru 13,7 juta dari 25,4 juta (53,9 persen), pada 2008 naik menjadi 15,6 juta (55,1 persen). Karena penguasaan lahan gurem, sudah tentu keuntungan usaha tani padi juga gurem. Pendapatan riil petani bisa didekati dari perkiraan produksi tahun ini: 64,9 juta ton gabah kering giling (Badan Pusat Statistik, 2010). Ini produksi bersama 28,5 juta rumah tangga petani. Jika satu keluarga terdiri atas empat orang, tiap kepala kebagian 579 kg per tahun. Jika dikalikan harga gabah Rp 3.300 per kg (Inpres No. 7 Tahun 2009), pendapatan petani Rp 1,9 juta per kapita tiap tahun (Rp 159 ribu per kapita tiap bulan atau Rp 5.307 per kapita per hari). Betapa miskinnya petani kita.

Ketiga, absurditas makin terasa karena perhitungan itu seolah-olah sama sekali tidak mengakui adanya petani tuna-lahan. Padahal, data terakhir menunjukkan, pada 1995 jumlah petani tuna-lahan di Jawa sebanyak 48,6 persen, meningkat jadi 49,5 persen pada 1999. Di luar Pulau Jawa memiliki kecenderungan sama: naik dari 12,7 persen (1995) menjadi 18,7 persen (1999). Para petani tuna-lahan ini menjadi buruh tani, menyakap atau sewa lahan. Hasil sejumlah penelitian (USAID, 2000; Syafaat, 2000; dan Khudori, 2002) menunjukkan, perbedaan pendapatan antara petani bertanah dan tidak bertanah amat mencolok: 2 : 1. Pertanyaannya, apakah kebijakan HPP tidak malah memperburuk distribusi pendapatan? Kebijakan HPP hanya menguntungkan petani bertanah, bukan petani tak punya tanah.

Semua gambaran itu menunjukkan betapa absurdnya nasib petani. Pemerintah boleh menepuk dada karena bisa kembali berswasembada, bahkan ekspor beras. Sejak 2008, kenaikan produksi beras cukup tinggi: di atas 3-5 persen. Prestasi ini hanya pernah dicapai Orde Baru pada 1990-an. Pemerintah juga bisa pamer karena harga pangan, terutama beras, amat stabil sehingga inflasi bisa direm, dan keresahan sosial-politik bisa diredam. Tapi apalah arti semua itu apabila petani tetap miskin. Inilah tragedi petani di negeri agraris. Tanpa <I>political will<I> untuk mengubah ketimpangan kepemilikan dan penguasaan lahan, menghentikan struktur yang mengisap pedesaan, dan membiarkan pertanian memikul beban sektor industri, nasib petani tak akan berubah. Bagi petani, agar bisa keluar dari kemiskinan, akses pada tanah, modal, pengetahuan dan teknologi, serta pasar menjadi kebutuhan primer. Tanpa itu semua, absurditas nasib petani akan langgeng.
Tempo.co – Khudori

Demikian kabar mengenai Malapetaka Petani di negara Agraris.

GD Star Rating
loading...

Proyek MP3EI Pemerintah Ditengarai Abaikan Pertanian

Written by Toko Pupuk on . Posted in Berita, Pertanian

Berita tentang Proyek MP3EI Pemerintah Ditengarai Abaikan Pertanian.

Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang digagas pemerintah dinilai memberikan ruang yang sangat besar bagi pelaku ekonomi asing, khususnya lewat instrumen liberalisasi perdagangan.

Proyek MP3EI Pemerintah Ditengarai Abaikan Pertanian

Sebaliknya, pembangunan MP3EI melalui pembagian koridor berdasarkan pulau menimbulkan kekacauan potensi daerah masing-masing dan mengesampingkan sektor lain, terutama pertanian.

Pupuk dan Pertanian

Pupuk dan Pertanian

“Misalnya Jawa, fokus ke industri dan jasa. Bagaimana dengan pertanian? Padahal di luar Jawa belum tentu cocok untuk lahan pertanian,” kata ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan, kepada Tempo, Sabtu, 18 Februari 2012.

Infrastruktur yang dibangun dalam program MP3EI juga dinilai lebih banyak melayani kepentingan sektor industri atau jasa dan cenderung mengabaikan sektor pertanian, seperti pembangunan irigasi, bendungan, maupun jalan desa.

MP3EI merupakan rencana pembangunan jangka panjang pemerintah yang dibagi menjadi enam koridor ekonomi. Pada pelaksanaannya, MP3EI dinilai akan berdampak buruk terhadap pertanahan di wilayah Indonesia. Karena itu, MP3EI dinilai dapat merugikan rakyat sendiri.

Fadhil yang juga Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyebutkan, dari sisi investasi, sektor pertanian belum begitu dilirik oleh para pemodal. Karena itulah, perlu adanya insentif untuk mengembangkan investasi sektor pertanian.

Luas lahan pertanian Indonesia sebesar 7,75 juta hektare dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa. Luas pertanian Indonesia hanya seperempat dari luas lahan pertanian Thailand yang sebesar 31,84 juta hektare, padahal penduduknya hanya 61 juta jiwa.

Proyek MP3EI Pemerintah Ditengarai Abaikan Pertanian

“Secara umum, terdapat kecenderungan penurunan tenaga kerja di sektor pertanian di beberapa negara. Persoalannya, ada negara yang mampu menggeser tenaga kerja ke sektor industri, seperti Cina dan Malaysia, namun ada juga yang justru menggeser tenaga kerja ke sektor informal,” tuturnya.

Fadhil mengatakan perlu keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian dalam pembangunan, mengingat konsentrasi tenaga kerja di sektor ini cukup besar. “Sekitar 39,33 juta orang,” ujarnya. Sedangkan tenaga kerja di sektor industri sebesar 14,54 juta orang dan sektor perdagangan sebesar 23,40 juta orang.

Demikian kabar mengenai Proyek MP3EI Pemerintah Ditengarai Abaikan Pertanian.

GD Star Rating
loading...

Tentang Paradoks Pertanian Indonesia

Written by Toko Pupuk on . Posted in Berita

Berita tentang Paradoks Pertanian Indonesia.

Meskipun ada kekurangan di sana-sini, prestasi pertanian Indonesia cukup baik. Selama berpuluh-puluh tahun ketersediaan pangan, baik dihitung dari ketersediaan energi maupun protein, amat membanggakan. Misalnya, tahun 2010 ketersediaan pangan cukup berlimpah: ketersediaan energi 3.035 kkal per kapita per hari dan protein 80,33 gram per kapita per hari. Angka ini melebihi rekomendasi Widyakara Pangan 2004 (energi 2.000 kkal per kapita per hari dan protein 52 gram per kapita per hari). Ketersediaan pangan itu mampu mencukupi kebutuhan pangan 237,6 juta penduduk Indonesia, bahkan bisa membuat mereka gembrot (obese).

Kecuali kedelai, menurut Angka Sementara 2010 (Badan Pusat Statistik, 2011), produksi padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, ubi jalar, gula, telur, susu, daging, dan minyak sawit mentah terus meningkat. Misalnya produksi padi 2010 sebesar 66,41 juta ton gabah kering giling (GKG) meningkat sebanyak 2,01 juta ton (3,13 persen) ketimbang tahun 2009. Dengan produksi sebanyak itu, surplus beras mencapai 3,5-4 juta ton. Produksi jagung tahun 2010 sebesar 18,36 juta ton pipilan kering meningkat 734,68 ribu ton (4,17 persen) dari tahun 2009. Suplai sejumlah pangan impor, seperti terigu, gula, kedelai, jagung, daging, dan susu, tak ada masalah. Artinya, ketersediaan pangan dari impor juga jauh dari cukup.

Paradoks Pertanian Indonesia

Berbagai prestasi itu tentu patut disyukuri. Ketersediaan pangan yang memadai membuat ketahanan pangan nasional terjaga baik. Maka, secara teori, ketahanan pangan nasional yang baik akan membuat ketahanan pangan di tingkat mikro juga membaik. Pada gilirannya, situasi sosial jauh dari ancaman guncangan keresahan akibat gangguan pangan. Benarkah? Teori tersebut tidak benar dalam kenyataan. Dalam buku Inequality Reexamined (1992), pemenang Nobel Ekonomi 1998, Amartya Sen, menulis pentingnya akses dan aspek kebebasan ketimbang ketersediaan. Meskipun pangan berlimpah, tidak otomatis bisa diakses warga, terutama warga miskin. Dari sinilah kita melihat paradoks.

Pertama, paradoks kemiskinan dan rawan pangan. Sebagai produsen, petani adalah salah satu kelompok paling rawan pangan. Ini terjadi karena orientasi terlalu berat pada produksi, bukan kesejahteraan. Meskipun produksi meningkat, seperti swasembada beras yang kembali diraih sejak 2008, tidak serta-merta membuat petani sejahtera. Indikatornya bisa dilihat dari kemiskinan. Ketika angka kemiskinan nasional menurun (dari 14,15 persen atau 32,53 juta jiwa pada 2009 jadi 13,32 persen atau 31,02 juta jiwa pada 2010), pada periode yang sama kemiskinan di pedesaan justru naik: dari 63,35 persen jadi 64,23 persen. Siapa kelompok miskin di pedesaan itu? Mereka adalah petani. Itu artinya pembangunan selama ini tidak menyejahterakan, tapi justru meminggirkan warga pedesaan, dan membuat rawan pangan. Peningkatan produksi tidak berarti membuat petani sejahtera.

Pupuk dan Pertanian

Pupuk dan Pertanian

Kedua, paradoks pertumbuhan. Meskipun jauh di bawah pertumbuhan sektor non-tradable (keuangan, jasa, real estate, perdagangan/hotel/restoran, serta transportasi dan komunikasi), sektor pertanian (dalam arti luas) tetap tumbuh, yang pada 2010 mencapai 2,9 persen. Namun terjadi kesenjangan yang cukup tajam antara subsektor perkebunan dan kehutanan dengan subsektor tanaman pangan dan peternakan yang pertumbuhannya justru merosot, bahkan minus. Kondisi itu menjadi masalah serius karena sampai saat ini 43 persen tenaga kerja justru menumpuk di sektor pertanian, terutama subsektor tanaman pangan. Kondisi ini, sekali lagi, menjebak petani pangan dalam kubangan kemiskinan.

Ketiga, paradoks ekspor-impor. Indonesia adalah pengekspor bahan pangan, yang terbesar dari hasil perkebunan, seperti CPO, kakao, teh, kopi, dan aneka rempah-rempah. Kelapa sawit adalah salah satu komoditas perkebunan andalan. Pada 2008, ekspor 16 juta ton CPO nilainya mencapai US$ 12,4 miliar. Tahun itu pemasukan pajak ekspor sebesar Rp 25 triliun. Data BPS 10 tahun terakhir menunjukkan, meski kenaikannya bervariasi, sejak 1999 hingga 2008 total neraca ekspor-impor pertanian Indonesia masih positif. Ini terutama didukung oleh membaiknya kinerja subsektor perkebunan. Sebaliknya, neraca subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan bersifat negatif. Padahal, dengan lahan luas, iklim cocok, dan plasma nutfah berlimpah, Indonesia berpotensi jadi pemberi makan dunia (feed the world). Ini mengindikasikan ada yang salah dalam pengelolaan pertanian, terutama subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.

Dari ketiga subsektor, defisit terbesar terjadi pada subsektor tanaman pangan, disusul peternakan dan hortikultura. Pada 2008, defisit subsektor tanaman pangan mencapai US$ 3.178 juta atau Rp 31,78 triliun (kurs Rp 10 ribu per dolar Amerika Serikat). Angka ini sekitar 3 persen anggaran pendapatan dan belanja negara, jauh di atas anggaran Kementerian Pertanian 2011 (Rp 17 triliun). Apabila ditambah dengan defisit subsektor peternakan, nilainya akan menjadi Rp 43,82 triliun, melampaui anggaran pemerintah untuk pembangunan pertanian, baik anggaran langsung maupun tidak langsung yang berjumlah sekitar Rp 40 triliun per tahun.

Paradoks Pertanian Indonesia

Defisit itu identik dengan impor. Meskipun produksi padi, jagung, dan gula naik, sampai saat ini kita belum bisa keluar dari ketergantungan impor sejumlah pangan penting: susu (90 persen dari kebutuhan), gula (30 persen), garam (50 persen), gandum (100 persen), kedelai (70 persen), daging sapi (30 persen), induk ayam, dan telur. Ironisnya, impor tersebut sepertinya tidak ada tanda-tanda berakhir, bahkan cenderung membesar. Dalam empat tahun (2004-2008), nilai impor meledak lebih dua kali, dari US$ 2,728 miliar (2004) jadi US$ 5,879 miliar (2008). Padahal volume impor hanya naik 12 persen. Ini menunjukkan harga pangan semakin mahal. Pertambahan penduduk, tarikan pangan untuk bahan bakar, dan gagal panen akibat perubahan iklim akan membuat harga pangan dunia terus melonjak. Ironisnya, kecuali gandum, pelbagai pangan impor itu sebenarnya bisa diproduksi sendiri.

Tanpa kebijakan pertanian tegas, terukur, dan berdimensi jangka panjang, paradoks pertanian akan terus terjadi, dan salah kelola pertanian-pangan akan berlanjut tanpa koreksi. Agar paradoks itu tidak berlanjut, ada sejumlah langkah mendesak. Pertama, menggeser orientasi, dari semata-mata produksi ke kesejahteraan. Caranya, memastikan sumber daya alam (tanah, air, hutan, dan lain-lain) ada dalam kontrol petani/komunitas lokal. Perlu penataan ulang penguasaan/kepemilikan sumber daya lewat reforma agraria. Kedua, sumber daya itu harus dimanfaatkan untuk memproduksi aneka pangan lokal sesuai dengan keanekaragaman hayati dan kearifan lokal. Fokus kebijakan harus digeser, tak hanya beras, tapi juga pangan nonberas. Ketiga, mendahulukan produksi aneka pangan yang bisa ditanam sendiri ketimbang impor. Keempat, merancang ulang pasar pertanian-pangan. Liberalisasi kebablasan harus dikoreksi. Pada saat bersamaan, harus dikembangkan perdagangan yang adil (fair trade), terutama buat petani, dan mendorong pasar lokal.

tempo.co – Khudori

Demikian kabar mengenai Paradoks Pertanian Indonesia.

GD Star Rating
loading...

Pencarian info :

Pemerintah Segera Perbaiki Strategi Bidang Pertanian

Written by Toko Pupuk on . Posted in Berita, Pertanian

Berita tentang Pemerintah Segera Perbaiki Strategi Pertanian .

Pemerintah dinilai terlalu mengutamakan strategi program jangka pendek dalam mengambil kebijakan sektor pertanian. Padahal, petani perlu dilindungi dalam jangka panjang untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan. “Pemerintah harus membuat program-program yang lebih sustainable,” kata pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, di Jakarta, Senin, 5 Maret 2012.

Pemerintah Segera Perbaiki Strategi Bidang Pertanian

Menurut Khudori, infrastruktur pertanian berjangka panjang diperlukan guna mendorong sektor ini. Misalnya, perbaikan dan membangun irigasi baru. Saat ini, lebih dari 50 persen infrastruktur irigasi yang dikelola pemerintah daerah maupun pusat telah rusak. Sehingga tidak ada jaminan pasokan air. “Ini persoalan besar. Bisa mengancam usaha tani,” kata dia.

Pupuk dan Pertanian

Pupuk dan Pertanian

Pemerintah juga harus memperhatikan kondisi hulu daerah tangkapan air atau hujan yang dinilai sudah kritis. Daerah Aliran Sungai (DAS) pun perlu diberi perhatian. Dari 156 DAS yang ada di Pulau Jawa, hanya 10 yang masih terdapat tutupan lahannya (masih ada kawasan hutan lebat).

Pemerintah Segera Perbaiki Strategi Bidang Pertanian

Teknologi untuk meningkatkan produktivitas juga perlu terobosan supaya angka produksi terdongkrak secara signifikan. “Masih stagnan. Perlu nilai tambah dari produktivitas yang rendah ini.” Persoalan produktivitas inilah yang menyebabkan kemiskinan masih banyak terdapat di sektor pertanian.

Demikian kabar mengenai Pemerintah Segera Perbaiki Strategi Bidang Pertanian.

GD Star Rating
loading...

Pencarian info :

Bantuan Untuk Petani Rentan Dikorupsi

Written by Toko Pupuk on . Posted in Berita

Berita tentang Bantuan Untuk Petani Rentan Di korupsi.

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Azis Hidayat, mengungkapkan pengadaan barang dan jasa serta bantuan langsung bagi petani sangat rawan dikorupsi. Karena itu, untuk mencapai target surplus beras sebesar 10 juta ton pada tahun 2014 diperlukan komitmen untuk bebas dari praktek korupsi.

Bantuan Untuk Petani Rentan Dikorupsi

Azin mengemukakan hal tersebut saat menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Hotel JW Marriot Surabaya, Rabu, 29 Februari 2012.

Beberapa pejabat yang hadir dalam acara tersebut untuk ikut menandatangani nota kesepahaman adalah 360 pejabat Dinas Pertanian dari wilayah Indonesia Timur, yakni Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, serta Sulawesi Selatan.

Pupuk dan Pertanian

Pupuk dan Pertanian

Mereka terdiri dari para pemimpin kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, bendahara, serta pejabat struktural unit kerja pusat.

Menurut Azis, dari 225 unit kerja di Kementerian Pertanian, baru 108 yang telah melakukan penandatanganan komitmen antikorupsi menuju WBK. Sementara jumlah pejabat eselon I, II dan III yang telah menandatangani pakta integritas ini telah mencapai 9350 orang. “Komitmen antikorupsi sudah dimulai sejak 2009 sebagai implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Di kementerian lain sepertinya belum ada,” kata Azis.

Melalui pakta integritas, empat target pembangunan di Kementeri Pertanian, yakni swasembada pangan, diversifikasi pangan, peningkatan daya saing ekspor, serta kesejahteraan petani diharapkan bisa cepat terwujud.

Bantuan Untuk Petani Rentan Dikorupsi

Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, Wibowo Ekoputro, yang hadir dalam acara tersebut mengatakan tahun ini seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Jawa Timur diharapkan sudah menandatangani pakta integritas. “Jawa Timur merupakan lumbung padi yang menghasilkan lebih dari 50 persen produksi gabah dan beras petani secara nasional,” ujar WIbowo.

Dengan ditandatanganinya komitmen antikorupsi, diharapkan Dinas Pertanian mampu untuk terus memacu peningkatan produktivitas padi petani.tempo.co

Demikian kabar mengenai Bantuan Untuk Petani Rentan Di korupsi.

GD Star Rating
loading...
Icon pupuk
berkualitas
Icon ijin PPI
kementan RI
Icon harga
terjangkau
Icon kirim
nusantara
Icon untung
dijual kembali
Icon no
minimum order
Icon cocok
semua tanaman
Icon Pupuk
Non Subsidi
Icon layanan
pasca jual